Nias Selatan — Lembaga Bantuan Hukum TOHO TNR melayangkan Teguran Hukum atau somasi kepada Bupati Nias Selatan pada tanggal 9 Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan daerah yang dinilai menyimpang dari asas-asas pemerintahan yang baik dan melanggar peraturan perundang-undangan.
Dalam somasi tersebut, Ketua LBH TOHO TNR, Advokat Reminisir Harita, S.H., menyoroti dua kebijakan utama yang dianggap bermasalah: pengangkatan Kepala Inspektorat Amsarno Sarumaha, S.H., M.H., sebagai Penjabat Sekretaris Daerah, serta kebijakan pemberian bantuan fasilitas pembangunan gedung kepada institusi Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah setempat.
Pertama, terkait pengangkatan Pj Sekda. LBH TOHO TNR menilai pengangkatan ini bertentangan dengan Pasal 98 PP No. 11 Tahun 2017, karena menempatkan Inspektorat — yang fungsinya mengaudit kinerja Sekda — berada di bawah kendali orang yang sama, sehingga menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu, masa jabatan Penjabat Sekda juga dianggap telah melampaui batas yang diatur dalam peraturan.
Berdasarkan Perpres No. 3 Tahun 2018 dan Permendagri No. 91 Tahun 2019, masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah paling lama 3 bulan dalam hal terjadi kekosongan, dan paling lama 6 bulan jika Sekda berhalangan tugas. Karena Sekda sebelumnya telah purna tugas dan bukan berhalangan, maka masa jabatan Pj Sekda yang dimulai sejak 4 Mei 2026 seharusnya berakhir paling lambat tanggal 4 Agustus 2026. Namun Bupati memperpanjangnya hingga 6 bulan dan bahkan mengangkatnya sebagai Plt Sekda selama 15 hari berikutnya, yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, terkait pemberian hibah/fasilitas pembangunan gedung kepada lembaga penegak hukum. Kebijakan ini dinilai berpotensi melemahkan independensi penegakan hukum di daerah. Hal ini sejalan dengan himbauan KPK yang menegaskan agar kepala daerah menghentikan pemberian dana hibah kepada Kejaksaan dan Polri, karena kedua lembaga tersebut telah menerima anggaran operasional dari APBN. Pemberian bantuan dari pemerintah daerah dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu objektivitas pengawasan hukum.
LBH TOHO TNR menegaskan bahwa somasi ini merupakan bagian dari kontrol sosial agar pemerintah daerah senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Ketua LBH TOHO TNR juga meminta DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk menindaklanjuti dan mempertanyakan kebijakan Bupati tersebut, terlebih karena rekomendasi hasil angket DPRD tahun 2025 juga belum dilaksanakan.
Jika teguran hukum ini tidak diindahkan, LBH TOHO TNR mengancam akan melaporkan permasalahan ini kepada kementerian terkait dan aparat penegak hukum, serta mengajukan gugatan ke Pengadilan demi membatalkan kebijakan yang melanggar hukum tersebut. (K@ng 0zi)
Tinggalkan Balasan